Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir melalui De-Kriminalisasi Ruang Publik

by

Tarcisius Yoyok W. Subroto

Laboratorium Perancangan Arsitektur, Antropologi Arsitektur, Program Studi Arsitektur, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Abstrak

Kecenderungan rusaknya kawasan tepian laut/ pesisir di Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan angka yang semakin tinggi. Hal tersebut terjadi tidak lepas dari adanya aksi-aksi pembangunan yang kurang memperhatikan eksistensi tepian laut/ pesisir sebagai wilayah yang perlu dipertahankan keseimbangan ekologisnya. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi pengembangan  kawasan tepian laut/ pesisir berdasarkan teori dengan menggunakan kasus empiris di Kabupaten Nias Selatan (2015) dan kasus keberhasilan pengembangan ruang kawasan tepian laut/ pesisir di kota Yokohama, Jepang (2014). Metode yang digunakan dalam menganalisis kondisi kawasan tepian laut/ pesisir  ini adalah metode telaah literatur dan survei lapangan yang dilakukan pada kurun waktu 2014-2015 di 4 (empat) lokus pantai/ pesisir di Nias Selatan, Indonesia yaitu pantai Sorake, pantai Lagundri, pantai Baloho dan pantai Teluk Dalam, sedangkan di Yokohama, Jepang diambil lokus di Harbour Front City, Yokohama. Data dikumpulkan secara langsung di lapangan dilengkapi dengan wawancara kepada pemangku kepentingan (stake-holder). Data terkait dengan fenomena dan fakta yang ada di lapangan kemudian dianalisis secara deduktif dan diverifikasi terhadap teori terkait. Hasil analisis data menunjukkan bahwa de-kriminalisasi pengembangan kawasan tepian laut/ pesisir dapat direalisasikan menggunakan strategi pengembangan yang secara khusus menekankan 6 (enam) aspek yang perlu diprioritaskan khususnya dalam membangun ruang publik di kawasan tepian laut/ pesisir.

Kata-kunci : alam, budaya, de-kriminalisasi, lingkungan-binaan, pesisir

Halaman 17-26
Download PDF:
TI2015-0-17-26-Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir melalui De-Kriminalisasi Ruang Publik