Pengelolaan Kawasan Metropolitan di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Perundangan

by

Anthoni Veery Mardianta(1), B. Kombaitan(2), Heru Purboyo(3), Delik Hudalah(4)

(1)Mahasiswa S3 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, ITB.
(2)Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan, Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, ITB.
(3)Kelompok Keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota, Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, ITB.
(4)Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, ITB.

Abstrak

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat urbanisasi menjadi tantangan dalam pengelolaan kawasan metropolitan. Pemerintah Kabupaten dan kota di kawasan metropolitan diperhadapkan dengan persoalan lintas wilayah yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan dan lintas sektor. Namun, keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan, batasan kewenangan dan kemampuan koordinasi menjadi tantangan. Pengelolaan metropolitan di Indonesia saat ini dianggap gagal dan belum mampu secara efektif menjawab isu dan persoalan yang ada. Kebijakan (payung hukum) pengelolaan kawasan metropolitan diduga menjadi awal dari ketidakefektifan pengelolaan kawasan metropolitan. Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia dari perspektif peraturan perundangan. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dan eksplanatori. Peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan kawasan metropolitan menjadi sumber data utama. Dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan masing-masing peraturan perundangan diperoleh pemahaman utuh kebijakan pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia. Berdasarkan perundangan-undangan, pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia dilakukan oleh masing-masing level pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan kawasan metropolitan hanya sebagai alat koordinasi bagi masing-masing level pemerintahan.

Kata-kunci : kawasan metropolitan, lintas pemerintahan, peraturan perundangan

Halaman C 051-056
Download PDF :
IPLBI2016-C-051-056-Pengelolaan Kawasan Mtropolitan di Indonesia dalam Persfektif Peraturan