Kebijakan Walkabilitas di Kota Malang

by

Erna Winansih, Imam Santoso

Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Merdeka Malang.

Abstrak

Dimensi walkabilitas terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen kenyamanan, keselamatan dan dukungan kebijakan. Dukungan kebijakan walkabilitas di Indonesia mencapai puncaknya ketika diluncurkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan, Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, yang keberadaannya bertujuan untuk memenuhi ketersediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang rencana penyediaan dan pemanfaatannya diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terdapat temuan bahwa dukungan kebijakan untuk walkabilitas ini melonjak drastis dari kebijakan yang ada sebelumnya. Masalah yang dicari jawabnya adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya lonjakan konten terhadap walkabilitas dan bagaimana implementasi kebijakan tentang walkabilitas ini di tingkat daerah, dengan kasus Kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penyebab terjadinya lonjakan konten dan implementasi kebijakan tersebut di Kota Malang. Penelitian ini bercorak eksploratori, dengan menelusuri hal-hal yang berkaitan dengan masalah walkabilitas diuraikan dan mengkaji kejadian-kejadian walkabilitas di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam koleksi data adalah dengan mengumpulkan data sekunder (pencarian melalui searching and browsing) tentang kebijakan yang berkaitan dengan masalah walkabilitas serta sigi lapangan di Kota Malang tentang implementasi kebijakan walkabilitas. Metode analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretif untuk mendapatkan kajian tentang implementasi kebijakan walkabilitas di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lonjakan konten kebijakan karena adanya isu global tentang walkabilitas yang sudah mulai dicanangkan dan diterapkan pada negara-negara yang sudah maju, sehingga keberadaan Peraturan Menteri PU Nomor 03 tahun 2014, banyak didasari oleh adanya pengalaman-pengalaman tentang masalah pergerakan perkotaan yang cenderung berpihak pada kelompok motoris. Implementasi kebijakan walkabilitas di Kota Malang masih belum menunjukkan hal yang signifikan secara praksis di lapangan, namun dalam hal dukungan kebijakan sudah ada dokumen tentang jaringan walkabilitas. Kesimpulannya adalah bahwa strategi walkabilitas dapat digunakan sebagai salah satu solusi masalah pergerakan perkotaan serta ekologi perkotaan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang model jalur pergerakan dengan strategi walkabilitas sebagai salah satu langkah menuju kota yang berkelanjutan.

Kata-kunci : implementasi, kebijakan, walkabilitas

Halaman E 059-066
Download PDF :
IPLBI2016-E-059-066-Kebijakan Walkabilitas di Kota Malang